Menggenapi Sejarah Angkatan Laut RI

• Judul Buku: Dan Toch Maar: Apa Boleh Buat, Maju Terus!

• Penulis: Sukono, dkk

• Penerbit: Penerbit Buku Kompas 

• Cetakan: I, Agustus 2009

• Tebal: xix + 552 halaman

• ISBN: 978-979-709-431-7

SEBUAH peristiwa besar yang melibatkan banyak aktor, banyak kejadian, dan banyak tempat kadang kehilangan maknanya akibat direduksi untuk kepentingan politik pihak yang berkuasa. Atau jika tidak, dalam sebuah peristiwa, beberapa aktor diabaikan untuk tidak merusak sejarah yang telah ”diciptakan” itu sendiri.

Penulisan sejarah cenderung diskriminatif. Sifat inilah yang membuat George Wilhelm Friedrich Hegel menggugat peran ”great men” dalam sejarah melalui pernyataan terkenalnya tentang pahlawan Perancis, Napoleon Bonaparte, I saw the spirit on his horse.

Gugatan itu dikuatkan oleh Thomas Carlyle, yang melihat sejarah selama ini adalah biografi sebagian kecil individu tertentu, pahlawan-pahlawan seperti Oliver Cromwell atau Frederick yang Agung. Karena itu, tidak mengherankan apabila penulisan sejarah dunia lebih tepat sebagai biografi orang-orang besar, pahlawan yang diwakili oleh figur politisi dan militer, para pendiri negara dan juga sebaliknya, yang ”merobohkan” negara.

Di Indonesia, penulisan sejarah juga problematik. Di antara dokumen sejarah Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), ada penggalan kisah yang tercecer dan alpa hadir dalam ruang tersebut. Bahkan dalam situs yang memuat sejarah TNI AL, kelompok ini tidak hadir. Ia adalah para pemuda yang dikirim Pemerintah Indonesia ke Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM)—lembaga pendidikan tertinggi dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda.

Sejak tahun 1950, prioritas pembangunan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (ALRIS)/ALRI ditujukan pada pendidikan personel mantan pejuang kemerdekaan dan program pendidikan anggota baru, termasuk para perwira, dengan cara mengirimkan mereka ke KIM. Berbeda dengan angkatan bersenjata untuk melindungi daratan jajahan Hindia Belanda, yang terdiri dari Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) atau Tentara Hindia Belanda Kerajaan sebagai angkatan darat, para perwira KIM dikirim untuk sebuah misi membangun kekuatan laut yang andal. Namun, yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Kelompok ini tidak diberi peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam pembangunan pertahanan maritim yang dicita-citakan di tengah situasi politik yang memanas akibat konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda, yang ikut memperkeruh kedudukan para perwira KIM saat itu.

Alasan pengiriman

Buku dengan judul Dan Toch Maar ini ditulis alumnus KIM, yang jumlahnya saat ini tinggal 39 orang, dengan usia termuda mencapai 77 tahun. Ini semacam perjalanan hidup sekelompok perwira muda alumnus KIM, di tengah keputusan negara untuk mengirimkan mereka ke Belanda beserta misi yang disandangnya. Dan Toch Maar, menurut AB Lapian sebagai penulis prolog buku ini, menggambarkan suatu tindakan berani yang mengandung risiko namun perlu dilaksanakan. Mungkin kata yang hampir tepat padanannya dengan bahasa Indonesia adalah Maju Terus Pantang Mundur.

Kendati dalam buku dituliskan Pemerintah Indonesia yang mengirimkan mereka ke Belanda, latar belakang pengiriman ini tidak kalah penting untuk diketahui. Pertanyaan yang menurut saya penting dan gagal dijelaskan dalam buku ini adalah siapakah yang memiliki gagasan awal dalam program pengiriman para perwira ALRI ini ke KIM Belanda? Apakah Bung Karno ataukah petinggi Angkatan Laut saat itu?

Ada beberapa hal yang melatari pertanyaan tersebut. Pertama, pada tahun itu hubungan Indonesia dengan Belanda nyaris berada di titik nadir. Selain karena kita baru 5 tahun terbebas dari penjajahan, yang salah satu di antaranya Belanda, tahun-tahun itu adalah tahun terpanas menjelang konflik Belanda dan Indonesia dalam memperebutkan Irian Barat. Pengiriman para perwira tersebut ke Belanda, negara yang menjajah Indonesia, sangat menarik terutama untuk mengetahui apa yang melatari keputusan politik tersebut. Apakah ini memang untuk meredam konflik Indonesia-Belanda pascapenjajahan, kendati pun kemudian gagal karena peristiwa Irian Barat?

Kedua, jika pengiriman tersebut dianggap penting, mengapa dalam perjalanan sejarah kemudian, kelompok perwira alumnus KIM ini justru tidak memiliki peran penting dalam sejarah ALRI? Apakah peristiwa 1965, ketika ALRI diguncang oleh peristiwa Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR) yang terdiri dari perwira muda lulusan akademi, menjadi salah satu penyebab kelompok ini dimarjinalkan?

Pada halaman 537 memang dituliskan bahwa tahun 1965 gerakan ini bermaksud melaporkan kepada kepala negara bahwa ALRI sebenarnya tidak siap tempur untuk mendukung penyelesaian bersenjata politik ”konfrontasi” terhadap Malaysia yang diumumkan oleh Presiden Soekarno. Saat itu negara baru Malaysia buatan Inggris baru saja diproklamirkan. Politik konfrontasi dan seruan ganyang Malaysia sering dikumandangkan melalui berbagai media dan demonstrasi anti-Malaysia bermunculan setiap hari.

Ketidaksiapan armada

Kesiapan tempur armada perang ALRI telah sangat menurun setelah operasi perebutan Irian Barat selesai. Sedikit yang tahu bahwa aneka ragam alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Uni Soviet itu memiliki banyak masalah perawatan, amunisi, spesialisasi personel, dan lain-lain. Hampir semua armada yang berada di pangkalan AL Surabaya tidak dimanfaatkan dan tidak berdaya karena kegiatan teratur latihan tempur di laut sudah diabaikan.

Ketidaksiapan ini kemudian dilaporkan oleh para perwira anggota GPPR kepada Presiden karena menurut mereka pimpinan ALRI saat itu telah memberikan laporan palsu kepada Presiden tentang kesiapan tempur armadanya. Namun, di akhir cerita terjadi pembersihan besar-besaran di kalangan perwira GPPR yang sebagian besar berujung dipecat dari kedinasan, termasuk di antaranya tiga perwira eks KIM.

Ada catatan menarik di sini. Laksamana Sudomo dianggap sebagai salah seorang yang justru menentang eks KIM menduduki posisi strategis dalam jabatan ALRI seperti kesempatan menjadi kepala staf Angkatan Laut meskipun saat itu Menhankam/Pangab mengusahakannya (hlm 479).

Pada bagian akhir ada ruang refleksi yang mengharukan. Dituliskan bahwa alumnus eks KIM ingin meninggalkan seluruh kisah, riang dan duka, kelompok yang merasa terabaikan di kalangan Angkatan Laut Republik Indonesia ini untuk anak serta kelompok penerus lain. Buku ini menegaskan, betapa dunia ini penuh kontradiksi dengan urusan masa lalu. Semua masa lalu yang penuh kejayaan pernah meninggalkan cacat dan sisi kelam dalam perjalanannya. Setiap kepingan peristiwa selalu memiliki makna dalam upaya menyingkapkan sejarah kita, yang perlu terbuka untuk diperbaiki dan dikoreksi.

* Jaleswari Pramodhawardani, Peneliti LIPI dan Dewan Penasihat The Indonesian Institute

Kompas, Jumat, 5 Februari 2010

”Doorstoot naar Djokja: Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer”

Penulis: Julius Pour

Penerbit: Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Cetakan: I, Desember 2009

Tebal: x + 437 halaman

ISBN: 978-979-454-6

Minggu pagi, 19 Desember 1948, ketenangan suasana ibu kota Yogyakarta terusik dengan ingar-bingarnya raungan sejumlah pesawat terbang. Tak lama kemudian, pasukan payung tampak diterjunkan di sekitar lapangan terbang Maguwo. Inilah operasi airborne pertama Belanda yang dimaksudkan sebagai serangan kilat (blitzkrieg) untuk menghancurkan Republik Indonesia.

Pada hari yang kelam tersebut dalam waktu singkat ibu kota bisa diduduki dan pemimpin tertinggi RI jatuh ke tangan musuh. Tindakan Belanda diambil tanpa memedulikan hukum internasional. Saat itu sesungguhnya perundingan bilateral masih berlangsung. Bahkan, para pengamat mancanegara dari Komisi Tiga Negara (KTN) bersama wartawan asing masih berada di Yogyakarta.

Situasi perundingan Indonesia-Belanda yang alot membuat pihak Belanda, yang ingin kembali menegakkan kekuasannya di Indonesia, merasa frustrasi. Maka, di kalangan ”penganjur perang” (hawkish), seperti Louis Beel, Wakil Tinggi Mahkota di Batavia, dan Letjen Simon Spoor, Panglima Angkatan Bersenjata Hindia Belanda/KNIL, perang adalah satu-satunya jalan yang dianggap bakal melancarkan kebuntuan. Namun, efek yang tercipta malah sebaliknya, semakin menambah keruwetan. Sejarawan Anthony Reid (1996) menilai, ”Belanda dengan gegabah menantang opini dunia dalam suatu sikap bunuh diri.”

Karya Julius Pour ini memberikan uraian yang kaya dan mengalir dengan bahasa yang renyah tentang Agresi Militer II, yang dibuat yel-yel serdadu Belanda sebagai ”Doorstoot naar Djokja” (Menembus Maju ke Djokja) serta dampak yang ditimbulkan, baik bagi Indonesia maupun Belanda. Dalam membangun narasinya, penulis mendasarkan uraiannya pada berbagai memoar para pelaku (Soekarno, Mohammad Hatta, Mohamad Roem, dan lain lain) dan kajian para sejarawan dari berbagai negara (George McTurnan Kahin, Leirissa, Heijbouer, dan lain lain).

Penulis menunjukkan bahwa demi memuluskan agresinya, kalangan diplomatik Belanda merekayasa keterlambatan nota penting dari pihak Indonesia (hlm 10-12) sehingga seolah posisi Belanda terancam dan mereka berhak melakukan apa yang di akhir abad XX disebut sebagai ”pre-emptive strike”. Letjen Spoor begitu percaya diri, dan seperti dalam kutipan dialog di atas (hlm 12) merasa mampu menghancurkan RI dalam waktu kurang dari tiga bulan. Para hawkish Belanda yakin bahwa suatu serangan yang mematikan akan membuat dunia melihat bahwa RI tidak memiliki kedaulatan dan kekurangan angkatan perang yang memadai. Namun, rupanya agresi itu malah menjadi bumerang. Bahkan, perwakilan AS di PBB mengatakan kepada rekannya dari Belanda bahwa agresi itu adalah ”kesalahan terbesar yang pernah dilakukan Belanda sepanjang sejarahnya” (the biggest mistake by the Netherlands in its entire history) (Monfries 2008).

Mantan wartawan Kompas yang kemudian menjadi salah satu penulis buku biografi terkemuka ini memberi subjudul bukunya Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer. Konflik ini muncul karena para pemimpin sipil, khususnya Presiden Soekarno, yang sebelumnya berjanji akan bergerilya kalau Belanda menyerbu, pada detik-detik terakhir ternyata tidak konsisten dengan janjinya. Saat dikepung, presiden memerintahkan pengibaran bendera putih dan membiarkan dirinya ditangkap (hlm 340-341). Menariknya, konflik sipil-militer juga muncul di pihak Belanda (hlm 334-336). Konflik-konflik ini bisa diuraikan dengan baik oleh penulis.

Dalam historiografi Indonesia, penafsiran atas peristiwa jatuhnya ibu kota Yogyakarta sering kali berbeda, tergantung pada rezim yang sedang berkuasa. Buku Sejarah Nasional Indonesia (edisi ke-4, 1993), yang dipakai sebagai ”babon” penulisan sejarah pada masa Orde Baru, dalam jilid VI secara jelas menegaskan, ”Selama 7 bulan Jenderal Soedirman menjadi pegangan bagi seluruh rakyat yang melaksanakan pergulatan dahsyat untuk kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia. Dalam saat-saat yang paling gelap dalam perjuangan bangsa, Soedirman merupakan obor yang memancarkan sinar ke sekelilingnya.” Buku yang disunting oleh Nugroho Notosusanto ini tampak jelas kemiliterannya.

Lalu muncul pertanyaan, siapa yang berperan dalam mengusir Belanda: kekuatan senjata atau diplomasi? Penulis tidak memberi jawaban tegas, kecuali mengutip pendapat Kepala Staf TNI saat itu, TB Simatoepang, bahwa ”kombinasi antara diplomasi dan kekuatan senjata” adalah hal krusial dalam kesuksesan perjuangan kita (hlm 376-375).

Buku ini memunculkan tiga orang pahlawan: Soedirman, Soeharto, dan Sultan Hamengkoe Boewono (HB) IX. Namun, entah mengapa, penulis tidak banyak memberikan kredit kepada figur ketiga. Tidak ada foto HB IX, sementara foto kedua tokoh lainnya muncul lebih dari satu kali. Penulis juga ”mengingatkan kembali” peran penting Soeharto selaku tokoh kunci dalam periode ini (hlm 358-59, 360, 366-69). Mungkin ini karena penulis juga pernah menulis buku tentang tokoh utama Orde Baru tersebut.

Tidak banyaknya uraian tentang HB IX bisa diatasi apabila penulis mengacu pada hasil studi terbaru John Monfries (2008) tentang peran Sultan HB IX dalam revolusi. Memoar yang belum lama terbit dari George McTurnan Kahin, yang disertasinya banyak dikutip penulis, juga akan lebih memperkaya buku ini.

Kekurangan lain adalah minimnya uraian penulis (misalnya di hlm 365) tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang walaupun penting artinya bagi legalitas eksistensi RI, sering diabaikan dalam sejarah.

Membaca buku ini membuat pembaca menyadari bahwa masa lalu selalu aktual dan tetap relevan bagi masa kini. Setidaknya ada tiga hal yang bisa disimpulkan.

Pertama, negara-negara dengan persenjataan yang lebih kuat cenderung mengikuti doktrin klasik Romawi Si vis pacem para bellum (Bila Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang), kalau perlu dengan berbagai rekayasa untuk pembenaran. Pre-emptive strike sekutu ke Afghanistan dan Irak sebenarnya adalah pengulangan Doorstoot naar Djokja. Maka hasilnya bisa ditebak: mudah dimulai, sukar sekali diselesaikan. Akhirnya AS menanggung akibat perbuatan Presiden Bush dan geng hawkish-nya sehingga dewasa ini ekonominya mengalami krisis.

Kedua, menarik sekali bahwa penulis sudah mengambil analogi kelompok yang memilih perang (Rajawali/hawkish) dan yang menyukai diplomasi (Merpati), yang diambil dari Perang Teluk II sehingga buku ini terasa relevan dengan situasi politik internasional dewasa ini.

Ketiga, dalam konflik bersenjata, akhirnya rakyat sipil yang menjadi korban. Buku ini memberikan contoh-contoh ketika Belanda menderita kerugian nyawa akibat serangan gerilya dan tidak mampu membalas, mereka melampiaskan kemarahannya kepada penduduk yang tidak bersenjata, seperti di Malang (hlm 323-24) dan Surakarta (hlm 384).

Komprehensif

Buku ini dilengkapi dengan indeks yang komprehensif sehingga membantu penelusuran subjek yang dikehendaki pembaca. Namun, tidak ada karya yang sempurna. Uraian yang bersifat human interest, misalnya anekdot tentang Wiranto (hlm 159) ataupun Goentoer Soekarno (hlm 209) yang pada waktu itu masih kanak-kanak, bisa lebih diperkaya dari sudut pandang anak-anak yang mengabadikan pengalaman mereka mengenai Agresi II tersebut. Ketika pasukan Belanda mendesak maju, pelukis Dullah merekrut lima muridnya untuk melukis on the spot perang yang sedang terjadi. Kelima pelukis cilik ini dipimpin oleh Mohamad Toha yang masih berusia 11 tahun. Hasil karya mereka kemudian dipamerkan di Indonesia dan Belanda serta terbit sebagai Karya dalam Peperangan dan Revolusi (1983).

Beberapa kesalahan cetak terdapat dalam buku ini, khususnya mengenai istilah Bahasa Belanda (misal hlm 110, 115) dan editorial. Nama PM Belanda Drees kadang ditulis Dress (hlm 253, 254, 320). Kutipan panjang dalam bahasa Inggris (hlm 233-239) hendaknya diberikan terjemahan. Namun, hal-hal tersebut tidak mengurangi nilai sumbangan buku ini bagi kepustakaan mengenai revolusi Indonesia dan ketahanan nasional.

 Didi Kwartanada, Kompas, Senin, 22 Februari 2010.