Tukang Insinyur di Negeri Bahagia

Judul : Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di sebuah koloni

Penulis  :  Rudolf Mrázek

Penerbit :  Yayasan Obor Indonesia, 2006

Tebal  :  442 halaman + xxii

Dalam sejarah Indonesia ada dua insinyur yang menjadi presiden. Yang pertama Soekarno dan berikutnya B.J. Habibie. Dari kedua tokoh ini, Soekarno lah yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Hal ini didukung oleh masa kepemimpinannya selama lebih dari dua dekade (1945-1966). Sementara itu B.J. Habibie hanya sempat memimpin negeri ini kurang lebih setahun.

Rupanya bila ditelisik lebih jauh ke belakang, negeri kita yang pernah dikenal dan digembar-gemborkan sebagai “tanah surga” ini, dalam perkembangannya tak lepas dari campur tangan para insinyur. Tentunya, ketika itu insinyur made in Holland.

Dalam buku Engineers of Happy Land karya Rudolf Mrázek-pakar sejarah modern Asia Tenggara-khususnya Indonesia ini ditampilkan para ‘tukang’ insinyur serta perkembangan teknologi dan nasionalisme di Hindia. Mrázek yang juga menulis biografi Syahrir, Syahrir: Politics and Exile in Indonesia (sudah diterjemahkan) dalam menelisik Indonesia di masa-masa terakhir penjajahan Belanda yang dituangkan dalam buku ini menggunakan ilham dari Marcel Proust dan Martin Heidegger.

Hal menarik dari karya-karya Mrázek adalah kemampuannya mengonstruksi kehidupan melalui hal-hal yang bersifat “remeh”, namun dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Yang kemudian dianalisis secara tajam. Demikian halnya dengan karya mutakhirnya ini.

Buku ini disusunnya menjadi enam bab besar dan secara khusus membahas teknologi yang dikaitkan dengan tumbuhnya nasionalisme di Hindia Belanda. Diawali dengan bab pertama ‘Bahasa sebagai Aspal’, Mrázek mengungkapkan teknologi perpindahan dan penyebaran, pergerakan serta percepatan. Mrázek mengawali dengan cerita Ekspedisi Siak pada 1891 yang dipimpin oleh Dr. Jan Willem Ijzerman, penggagas sekolah tinggi teknik di Hindia Belanda (ITB).

Bab pertama menghadirkan gambaran pemisahan manusia dari alam, dari kaki telanjang menjejak lumpur ke kaki yang melangkah madjoe hingga roda-roda yang berputar di atas roda dan rel. Kalau jaringan jalan raya dan rel merupakan sarana transportasi yang memindahkan tubuh dan bahan, maka sarana lain yang juga memindahkan adalah bahasa. Yang berguna untuk memindahkan gagasan dan cita-cita. Di sini Mrázek meneliti dokumen hasil pemikiran sejumlah tokoh. Mulai dari Mas Marco Kartodikromo hingga Soesilo, insinyur muda didikan Belanda yang kini dilupakan (hal.92).

Bab kedua yang berjudul ‘Menara-menara’ diawali dengan berbagai kutipan dan citra tentang menara. Menjulang ke langit tetapi berfungsi sebagai jangkar pengikat manusia dengan dasar kebudayaan. Di sini Mrázek membahas teknologi arsitektur dan tata kota. Berbagai dokumen tokoh, misalnya Willem Walraven, seorang wartawan Belanda, digunakan Mrázek untuk memberikan penjelasan tentang akar historis arsitektur dan tata kota Hindia Belanda yang rupanya dibangun untuk tempat berlibur atau tempat tinggal sementara. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep blijvers (para penetap) dan trekkers (yang tinggal sementara). Sehingga diciptakanlah kota-kota modern seperti di negeri asal (hal.90). Pembangunan kota-kota Hindia Belanda modern itu rupanya dilakukan dengan cara membersihkan dan makin lama makin menggusur (hal.96).

Selain arsitektur, pembangunan irigasi juga menjadi titik perhatian. Yang pada awalnya merupakan solusi masalah agraria. Irigasi yang dimaksud ternyata bukan hanya masalah air bersih , tinja dan lumpur. “Cairan” yang lain yaitu sperma dan darah juga harus diatur, tidak boleh menyebar ke mana-mana. Jangan sampai mengotori kemurnian ras kaukasia /Eropa. (hal.78).

Pada bab ketiga yang mengutip judul buku kumpulan tulisan Kartini ‘Dari Gelap Menjadi Terang’, mengulas teknologi yang membantu penglihatan manusia. Di sini, dengan menggunakan empat buku yaitu karya RA van Sandick, F. Wiggers, Louis Couperus dan Kartini, mengupas teknologi optik dan kaca,  fotografi dan daktiloskop (alat deteksi sidik jari) serta penyebaran jaringan lampu listrik di Hindia.

Pembangunan jaringan tenaga listrik di Hindia berdasarkan semata-semata teknologi Eropa (Barat) yang dirancang dengan rumit dan mewah. Demi kenyamanan kaum kulit putih semata dan tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat Hindia. Akibatnya tarif listrik di Hindia Belanda menjadi yang paling mahal di dunia (hal.134-135).

Sementara itu urusan penampilan luar menjadi bahasan bab empat ‘Para Pesolek Indonesia’. Di sini Mrázek mengulas bagaimana penduduk Hindia Belanda bersolek, menunjukkan perbedaan dan keberadaan mereka. Diawali dengan kajian terhadap 150 boneka orang pribumi yang dibuat oleh kaum perempuan terhormat di Hindia Belanda sebagai hadiah untuk Ratu Belanda (hal.179).

Selain itu disajikan pula aturan berpakaian bagi warga kulit putih yang serba ketat, formal dan serba putih. Aturan yang membedakan diri dengan kaum pribumi yang berpakaian serba longgar, acak-acakan hingga ada yang nyaris telanjang.

Kesadaran berbusana serta gaya hidup kaum pribumi di Hindia Belanda rupanya beriringan dengan bangkitnya nasionalisme, yang seiring pula dengan keinginan untuk sejajar kaum kulit putih. Misalnya busana Bung Karno Sjahrir pada tahun 20-an yang berjas lengkap (dasi, celana panjang), (idealnya) berkumis tipis menggambarkan keinginan itu. Berubahnya situasi politik kolonial dan gerakan kebangsaan juga memengaruhi busana dan penampilan para tokoh yang terlibat di dalamnya.

Pada bab kelima ‘Mari Menjadi Mekanik Radio’ menggali teknologi auditif. Yang bermuara pada kebutuhan mendengar dan didengar secara lebih baik. Teknologi komunikasi kabel dan nirkabel menjadi titik perhatian bab ini (hal.221). Judul bab ini rupanya dikutip dari ajakan dalam editorial majalah nasionalis Keboedajaan dan Masjarakat edisi September 1939 untuk menjadi ahli mekanik radio agar bisa memperbaiki nasib rakyat (hal.261). Ada pula ramalan dari koran nasionalis radikal Soeloeh Indonesia Moeda Agustus 1928 tentang revolusi kemerdekaan. Di mana imperialis terakhir dibayangkan menggulung tikarnya bukan di radio tetapi dalam televisi! (hal.262).

Buku ini ditutup dengan Epilog ‘Hanya Orang Tuli Yang Dapat Mendengar Dengan Baik’. Sekilas judul ini mengingatkan pada Nyanyi Sunyi Seorang Bisu karya Pramoedya A. Toer. Memang benar, bab ini berkisar tentang tokoh yang bukan insinyur tetapi menggelegarkan modernitas dan nasionalisme. Seorang tokoh yang membangun kebangsaan Indonesia bukan melalui alat mekanik tetapi melalui bahasa. Ia memang pernah ingin menjadi insinyur tetapi pendidikannya hanya sampai sebagai siswa Sekolah Teknik Radio di Surabaya.

Buku ini sangatlah menarik bagi kita yang ingin menelusuri akar sejarah teknologi dan nasionalisme. Begitupula bila dikaitkan dengan keluhan pengurus PII (Persatuan Insinyur Indonesia) dalam Kompas (20/9/2006) mengenai semakin berkurangnya minat siswa untuk menekuni bidang teknik. Khususnya, pasca reformasi, delapan tahun silam. Meskipun, belakangan ini ada anak-anak Indonesia mampu menjadi juara sains tingkat dunia. Namun, jumlahnya toh tak banyak.

Para siswa kita ternyata lebih memilih jurusan non teknik, seperti hukum dan ekonomi. Jurusan-jurusan yang mungkin dianggap mudah menangguk rezeki dan mengembalikan modal pendidikan yang kian mahal di masa carut marut ini.

Suatu hal yang patut direnungkan adalah ternyata perkembangan teknologi di negeri “bahagia” ini tidak lepas dari unsur jiwa yang bebas, merdeka. Sehingga dalam membangun bangsa ini, tidak melulu pembangunan fisik tetapi juga pembangunan mental supaya dapat lebih arif.

Sumatera Barat, Pemberontak yang Takluk

Judul Buku: Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998

Penulis: Audrey Kahin

Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Cetakan: I, 2005

Tebal: xxxv + 473 halaman

Sumatera Barat adalah daerah luar Jawa yang paling banyak menyumbang tokoh di panggung politik nasional, sejak era kolonial sampai era Soeharto.Tokoh-tokoh Sumbar itu juga mewakili semua spektrum ideologi politik,  mulai dari Tan Malaka hingga Hamka. Karena itu, Sumbar memiliki tempat tersendiri dalam sejarah politik Indonesia.

Sumbar pernah menggelorakan pemberontakan terhadap penguasa pusat yang dianggap otoriter dan sentralis, baik di era kolonial maupun di masa Indonesia merdeka. Namun, ketika penguasa paling sentralis dan otoriter berkuasa di Indonesia, yaitu rezim militer Orde Baru, Sumbar menjadi anak manis.

Dari Sumbar, kita dapat melacak sejarah visi Indonesia merdeka, terutama dalam hal hubungan pusat dengan daerah. Sejarah Sumbar memperlihatkan bahwa hubungan pusat dengan daerah adalah hubungan yang saling mencemburui karena

pusat selalu bernafsu menguasai dan menundukkan, sementara daerah cenderung menuntut lebih. Audrey Kahin mengkaji hubungan saling mencemburui itu dari perspektif lokal dengan kacamata sejarah politik. Elaborasinya tersaji dalam buku ini dengan sangat memikat.

Audrey mengemukakan asal- muasal ketegangan integrasi Sumbar dengan pusat, bukan sekadar masalah porsi pembagian kue ekonomi atau jabatan,melainkan perbedaan visi mengenai Indonesia merdeka. Budaya politik Minang yang egaliter meyakini keutuhan Indonesia ditentukan oleh kerelaan pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya kepada setiap daerah. Sementara budaya politik Jawa yang sentralistis hierarkis meyakini keutuhan dan kemakmuran Indonesia tergantung pada kuatnya kontrol pusat.

*Menggagas dan Membela Indonesia*

Masyarakat Minang melihat pemimpin hanyalah orang yang "ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah", bukanlah penguasa tunggal yang mengambil kata putus. Masyarakat Minang memandang bahwa kekuasaan

menyebar dalam nagari-nagari karena nagari berfungsi sebagai kesatuan adat dan sekaligus politik. Cara untuk mengambil keputusan adalah musyawarah  antara seluruh unsur nagari.

Watak politik Minang itu kemudian mewarnai watak nasionalisme Indonesia yang tumbuh di Sumbar. Ideologi yang diusung untuk Indonesia merdeka merupakan paduan dari pandangan Islam modern dan sekuler radikal, misalnya marxisme.

Aktornya datang dari kalangan ulama, guru-guru, dan murid-murid  perguruan swasta (Perguruan Diniyah dan sumatera Thawalib), komunitas pedagang, pemimpin nagari yang berpadu dengan aktivis politik. Perpaduan ketiga unsur itu membuat nasionalisme Indonesia di Minang menjadi tidak elitis dan

menghargai keotonoman para pihak dalam menentang kolonial Belanda.

Dengan sikap yang otonom itulah Sumbar menjadi benteng bagi Republik ketika terancam agresi Belanda. Bersama Syafruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran RI), segenap tokoh politik dan birokrasi sipil dan militer di Sumbar menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948 sebagai pemerintahan yang sah (hal 213). Berkat sokongan masyarakat Minang, PDRI berhasil menjaga integrasi Republik. Sekaligus berhasil pula  menjaga eksistensi Republik di mata dunia. Berkat kerja sama itu, rencana

Belanda untuk mendirikan negara Minangkabau sebagai daerah otonom dalam Negara Federasi Sumatera berhasil digagalkan (hal 234).

*Memberontak dan kalah*

Setelah tahun 1955, orang Minang melihat otonomi daerah hanya tinggal omongan. Orang Minang melihat Soekarno menjalankan kekuasaan secara draconian (keras dan kejam) baik terhadap institusi sipil maupun militer. Di era ini visi Sumbar yang demokratis dan egaliter berhadapan dengan konsep kekuasaan Jawa yang feodal dan sentralistis.

Para mantan pimpinan Divisi Banteng yang merasa berjasa untuk Republik di era revolusi dan PDRI kecewa ketika Soekarno tidak menggubris tuntutan otonomi yang luas bagi daerah. Pemimpin Divisi Banteng kemudian mengorganisir reuni. Kelanjutan dari reuni ini adalah pembentukan Dewan Banteng yang kemudian mengambil alih kekuasaan Gubernur Sumatera Tengah oleh Komandan Brigade Banteng Letkol Ahmad Husein Desember 1956 di Bukittinggi.

Dalam rangka menentang Soekarno ini, isu antikomunisme dijadikan wacana, meskipun sebagian pengurus cabang PKI daerah mendukung Dewan Banteng. Bak gayung bersambut, gerakan ini kemudian disokong pula oleh tokoh-tokoh Minang

di Jakarta, yaitu Natsir dan Assa'at yang kecewa terhadap Soekarno. Para pemimpin Masyumi lainnya—Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap—turut pula bergabung. Akhirnya Sumbar jatuh ke dalam skenario para pembangkang dari Jakarta, yaitu Zulkifli Lubis dan Sumitro

Djojohadikusumo yang gencar mengampanyekan gerakan antikomunis atau PKI untuk menentang Soekarno.

Ketika perlawanan ini telah melibatkan tokoh politik dan militer dari Jakarta, serta tercium melibatkan kekuatan asing yaitu Amerika, Soekarno bertindak cepat. Kota-kota utama PRRI, yaitu Pekanbaru dan Padang dibom dan langsung dikuasai militer pusat yang dipimpin Kolonel Ahmad Yani. Sejak kedua kota itu jatuh, umur PRRI secara militer tinggal menghitung hari.

Kalahnya PRRI berarti kalahnya orang Minang. Dengan sendirinya, konsep Minang tentang Indonesia merdeka yang egaliter dan menjunjung otonomi juga rontok. Harga diri orang Minang sebagai benteng Republik dan penyumbang elite terbanyak di pentas politik nasional juga hancur. Kekalahan itu meninggalkan kepedihan di hati rakyat Minang dan elitenya. Setelah PRRI kalah dan banyaknya pejabat sipil dan militer dari Jawa tumpah ke Sumbar, Audrey menggambarkan Sumatera Barat seperti daerah taklukan. Orang Sumbar diperlakukan sebagai warga negara kelas dua (hal 360).

Dikala G30S meletus, jagad politik masyarakat Minang kembali jungkir balik. Kekerasan, pembunuhan, dan penangkapan membuncah. Keadaan kian genting setelah Mayor Imam Suparto (Kepala Penerangan Kodam 17 Agustus) kembali dari Jakarta, memerintahkan media lokal menyebarkan pamflet anti-PKI tanggal 6 Oktober 1965 (hal 380). Sejak ini kekuatan radikal yang menentangpemberontakan PRRI, yang sebelumnya dianggap pendukung setia pusat, sontak menjadi musuh pemerintah, lantas diburu. Sementara "para pemberontak" menjadi bagian dari politik baru, kemudian terlibat dalam pengganyangan komunis.

Setelah melalui hari yang berdarah-darah dalam dua gelombang, untuk memulihkan harga diri dan menghidupkan perekonomian daerah, elite-elite Sumbar mulai meninggalkan medan tarung politik, dan berupaya memasuki medan pembangunan ekonomi. Dipimpin Harun Zain—seorang ekonom dari

Barkley—sebagai gubernur, Sumbar menyerah bungkuk kepada Jakarta. Di tangan Zain dan beberapa gubernur setelahnya, Sumbar memang mendapatkan hal yang secara lahiriah menakjubkan, dan beberapa kali mendapat anugerah Adipura.

Untuk keberhasilan itu, para mantan gubernur Sumbar pun naik kelas menjadi menteri Soeharto.

Hasil yang digapai Sumbar di masa Orde Baru ternyata harus dibayar  mahal dan kontan. Pertama, masyarakat politik Minang kehilangan harta yang paling berharga, yaitu sikap kritisnya terhadap kekuasaan pusat. Kedua, Sumbar kehilangan sistem pemerintahan Kanagarian (hal 406-409) yang menjadi  ruh politiknya. Akibatnya, karakter politik Minang yang menekankan desentralisasi dan egaliter dalam politik Indonesia merdeka lenyap dari pentas politik nasional. Sejak ini Sumbar tidak lagi menjadi "pusat alternatif", melainkan hanya sekadar menjadi satu daerah di antara  daerah lainnya.

Seluruh dinamika politik Sumbar dan hubungannya dengan pemerintah pusat  bisa kita katakan sejalan dengan pepatah Minang yang mengatakan, "sakali aie gadang, sakali tapian barubah". Integrasi Sumbar ke dalam Indonesia, seperti yang diuraikan oleh Audrey Kahin, dari tahun 1926 sampai tahun 1998 dapat kita tempatkan dalam makna pepatah ini. Kini Sumbar terlihat sedang meraba-raba tepian baru di era otonomi ini.

Kontribusi utamanya dari buku ini adalah mengingatkan setiap pemimpin Indonesia agar hati-hati mengelola hubungan pusat dengan daerah. Hubungan yang terlalu tegang akan memunculkan kekecewaan dan pemberontakan.

Sementara elite daerah yang terlalu menjadi penurut akan terus dipaksa oleh pusat untuk memberikan konsesi yang lebih besar.

Amiruddin, *Peneliti di ELSAM dan Inrise, Institute for research Social and Economic, Jakarta. Pustakaloka, KOMPAS Sabtu, 15 Oktober 2005.